Terbangunnyajaringan kemitraan yang kokoh, fungsional dan mutualistik dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Gelar Akademik. Sarjana Hukum (S.H) Akreditasi BAN-PT. Peringkat A melalui Surat Keputusan BAN-PT No. 1151/SK/BAN- PT/Akred/S/XI/2015 yang berlaku sejak 14 November 2015 sampai dengan 14 November 2020. RudiHartono Intan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2000. Beliau adalah seorang entrepreneur yang sangat berpengalaman lebih dari 20 tahun. Hingga sekarang, beliau adalah Direktur Utama dari PT Semarak Lestari Mulia sejak 2008 dan Direktur Utama dari PT Global Solution Engineering sejak 2009. Salahsatu misi adalah menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, teknologi serta dinamika masyarakat lokal, nasional dan internasional dalam suasana kampus dan kehidupan akademik. Lulusan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Vay Tiền Nhanh. "JUDEX SET LEX LAGUENS" Sang Hakim adalah hukum yang berbicara. Ahmad Fikri AssegafAhmad Fikri Assegaf adalah co-founder firma hukum Assegaf Hamzah and Partners. Ia juga merupakan komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Sebelumnya, ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Dengan pengetahuannya yang sangat luas, Ahmad Fikri Assegaf diakui sebagai salah satu pengacara paling inovatif dalam bidang perbankan dan keuangan, merger dan akuisisi, serta pasar modal. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, Ahmad Fikri Assegaf kerap mendapat penghargaan, antara lain disebut sebagai “The Deal Maker of the Year 2017” oleh Asian Legal Business dan disebut sebagai “Leading Lawyer” oleh Asialaw Profiles in Banking & Finance and Corporate/M&A sejak 2014 hingga 2019. Najwa ShihabNajwa Shihab adalah adalah alumni Fakultas Hukum UI angkatan 1996. Ia pernah menjadi anchor dalam program berita prime time Metro Hari Ini, Suara Anda dan program bincang-bincang Mata Najwa. Pada tahun 2018, Najwa Shihab melalui Mata Najwa tampil kembali di Trans7 dengan tetap menempati slot yang sama seperti sewaktu di Metro TV, yaitu hari Rabu pukul 2000 WIB. Pada tahun yang sama, setelah berkecimpung menjadi jurnalis selama 9 tahun, Najwa Shihab mendirikan Narasi TV, yaitu sebuah perusahaan berita dan media omni-channel yang menciptakan dan mengelola beberapa jenis konten. Selain itu, Najwa Shihab pernah masuk nominasi 5 besar Asian Television Awards untuk kategori Best Current Affairs/Talkshow Presenter. Pengumuman pemenang dilangsungkan pada bulan November 2013 di HamzahChandra Hamzah adalah salah satu pendiri Firma Hukum Assegaf & Hamzah. Dia memfokuskan praktiknya pada sengketa komersial, antikorupsi dan tata kelola perusahaan yang baik serta masalah kekayaan intelektual. Ia diakui sebagai Praktisi Tercatat oleh Chambers Asia Pacific 2016. Ia diangkat oleh Presiden pada tahun 2017, atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai komisaris otoritas antikorupsi Indonesia yang berkekuatan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, di mana dia kemudian menjabat sebagai wakil ketua. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik juga ditunjukkan dan ditunjukkan selama menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Persero pada tahun 2015. Ia juga merupakan anggota dari berbagai tim ad-hoc di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyusun beberapa peraturan ReksodiputroMardjono Reksodiputro adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian. Saat ini beliau adalah Guru Besar Hukum di Universitas Indonesia dan bermitra dengan Konselor ABNR di bidang Hukum sebagai firma hukum terbesar di Indonesia pada tahun 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Konsultan di Badan Pengembangan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Ketua Panitia Penyusun KUHP dan Ketua Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Asshiddiqie Jimly Asshiddiqie adalah seorang tokoh hukum Indonesia, baik sebagai akademisi maupun pejabat publik terkemuka. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama di Indonesia 2003-2008, ia mendirikan lembaga peradilan baru dan mengembangkan proses pengujian konstitusi atas undang-undang yang telah lama hilang di Indonesia. Dia membantu menetapkan standar baru di pengadilan Indonesia untuk putusan yang beralasan berdasarkan yurisprudensi internasional, serta merintis publikasi putusan. Dia juga memimpin Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan tantangan hukuman mati. Ia adalah ketua Dewan Kehormatan Badan Penyelenggara Pemilu dan Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia telah memberikan nasihat kepada presiden dan legislatif nasional tentang masalah hukum dan politik, dan telah dua kali dihormati untuk kontribusinya terhadap reformasi hukum dan administrasi negara Indonesia. Kini, menjadi Senator dari DKI Jakarta di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Profesor Asshiddiqie menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Harvard, dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Ia telah menerbitkan lebih dari 60 buku, beberapa dalam bahasa Inggris, menciptakan sumber penting bagi munculnya pemikiran konstitusional tentang demokrasi di Indonesia. Todung Mulya Lubis Todung Mulya Lubis adalah salah satu pengacara hak asasi manusia dan pemikir hukum paling berpengaruh di Indonesia. Ia menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia 1974; LLM di University of California, Berkeley; LLM kedua di Harvard Law School; dan JSD di University of California, Berkeley. Ia telah menjadi Adjunct Membre senior di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1990, di mana ia pertama kali diangkat pada tahun 1975. Dari tahun 1980-1983, ia adalah Direktur LSM pembangkang yang terkenal di Indonesia, Yayasan Bantuan Hukum, tempat ia bekerja. bertahun-tahun. Buku ilmiahnya yang berpengaruh pada tahun 1983 Mencari Hak Asasi Manusia Dilema Hukum-Politik Orde Baru Indonesia 19661990 memainkan peran penting dalam mendefinisikan pemikiran demokratis tentang hak asasi manusia di Indonesia. Dr Lubis juga merupakan Pendiri dan Mitra Senior dari sebuah firma hukum terkemuka di Jakarta dan telah menjadi penasihat utama dalam sejumlah kasus hak asasi manusia yang besar, seringkali secara pro bono. Ini termasuk bertindak untuk Bali Nine dalam upaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menghapus hukuman mati dan melawan Presiden Soeharto. Dia juga memegang serangkaian penunjukan pemerintah senior. Pada 2014, ia diangkat sebagai Profesor Kehormatan di Melbourne Law School, The University of Melbourne. Sekarang, dia adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik IlyasSukarni Ilyas adalah seorang jurnalis Indonesia. Karni adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karni Ilyas, memulai karirnya sebagai reporter surat kabar AFP pada tahun 1972. Ia kemudian pindah ke Majalah Tempo pada tahun 1978, hingga majalah tersebut dibreidel pemerintah Orde Baru pada tanggal 21 Juni 1994. Jabatan terakhirnya Karni, Redaktur Pelaksana membawahi Rubrik yang antara lain dibidang hukum. Oleh karena itu, wajar jika hampir semua persoalan hukum di republik ini tidak lepas dari catatan Karni. Jurnalis Karni aktif di berbagai organisasi. Ia juga pernah menjadi Presiden Jakarta Lawyers Club, Ketua ATVSI Asosiasi TV Swasta Indonesia, serta anggota Komisi Kepolisian Nasional. Pada tahun 2012, Karni Ilyas meraih Panasonic Global Awards untuk kategori Lifetime Achievement Award. Dr. M. Idwan Ganie M. Idwan Ganie adalah salah satu Mitra Pendiri dan saat ini juga Managing Partner perusahaan Lubis Ganie Surowidjojo. Ia memperoleh gelar sarjana hukum Indonesia dari Universitas Indonesia pada tahun 1977. Dr. Ganie mengkhususkan diri dalam transaksi / sengketa komersial, tata kelola perusahaan, dan pencarian fakta / investigasi. Ia diterima di Pengacara Indonesia dan anggota Dewan Hukum Australia dan Asosiasi Arbitrase Internasional. Beliau adalah pengacara pasar modal berlisensi dan arbitrator komersial / olahraga berlisensi dan juga Anggota dari Singapore Institute of Arbiter FSIArb. Dr. Ganie adalah Ketua Asosiasi Pengacara Anti-Trust Indonesia, Ketua Pengadilan Arbitrase Olahraga Indonesia, arbitrator komersial dengan SIAC di Singapura dan AIAC sebelumnya KLRCA di Kuala Lumpur, dan arbitrator olahraga dengan CAS di Lausanne. Garin NugrohoGarin Nugroho menyelesaikan studinya pada tahun 1985 di akademi film di Jakarta. Sejak itu, ia telah membangun karya yang mengesankan dengan fitur, dokumenter, dan celana pendek. Nugroho juga seorang kritikus film untuk beberapa surat kabar Indonesia dan dosen di Universitas Indonesia. Pada 1999, IFFR dibuka dengan feature Leaf on a Pillow dan sejak itu sebagian besar filmnya diputar di Rotterdam. Filmnya Opera Jawa 2006 diputar di beberapa festival film, termasuk IFFR dan festival film Venice dan Toronto. Pada 2017 film ini dirilis di bioskop-bioskop di Inggris Raya dan Farida IndratiMaria Farida Indrati adalah seorang Hakim Konstitusi perempuan pertama di Indonesia sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan kepakaran pada bidang Ilmu Perundang-undangan. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975. Kariernya sebagai dosen FHUI dimulai ketika ia menjadi asisten dari Prof. A. Hamid S. Attamimi untuk mengajar mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Pada saat itu, mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah baru yang diperkenalkan di FHUI. Hingga pada akhirnya, mata kuliah tersebut berkembang menjadi mata kuliah wajib di FHUI dan perkembangannya sangat pesat hingga saat ini. Keahlian Maria di bidang perundang-undnagan kemudian membawanya sebagai anggota, ketua, maupun narasumber di sejumlah lembaga. Salah satunya, anggota Board of Advisors, International Consortium on Law and Development ICLAD, The Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change, 2004-2009. Sebelumnya, ia sempat juga menjadi anggota tim perumus maupun anggota tim penyelaras Komisi Konstitusi pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pada akhirnya, ia pun menjadi hakim konstitusi selama dua periode, dari tahun 2008 hingga 2018 dari usulan Presiden RI. Denny Januar AliDenny Januar Ali Denny JA adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia adalah pendiri Lembaga Survei Indonesia 2003, Lingkaran Survei Indonesia 2005, Asosiasi Riset Opini Publik 2007, dan Asosiasi Konsultan Politik Indonesia 2009. Dia dinobatkan sebagai salah satu dari 30 orang paling berpengaruh di Internet oleh Majalah Time pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia meraih gelar Master of Public Administration dari Pittsburgh University , Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 2001 ia mendapatkan gelar Doktor dari Ohio University, Amerika Serikat. Namanya, mulai terkenal di dunia politik saat mendirikan lembaga survei, yakni Lingkaran Survei Indonesia LSI, Asosiasi Riset Opini Publik Aropi, dan Asosiasi Konsultan Politik Indonesia Akopi. Ia pun kemudian dianggap sebagai pelopor tradisi baru survei opini publik di Indonesia. Denny JA juga mempunyai prestasi yang cukup gemilang dalam industri pembentukan opini, karena calon dengan elektabilitas tertinggi menurut surveinya mampu memenangi Pemilu. Hal ini didapatkannya ketika Pilpres pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Atas pencapaiannya itu, kemudian ia dianugerahi rekor MURI. Elfonda MekelElfonda Mekel atau biasa dipanggil dengan nama Once, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia masuk ke Fakultas Hukum UI pada tahun 1989 dan lulus pada tahun 1996. Saat ini, ia merupakan salah satu penyanyi pria papan atas di Indonesia sekaligus mantan vokalis grup band DEWA 19. Bersama DEWA 19, setidaknya telah 5 album ia hasilkan bersama grup band DEWA 19. Ketika berkuliah di Fakultas Hukum UI, Once juga memiliki band. Uniknya, nama band ini baru ditentukan ketika akan manggung, dan dipilih berdasarkan headline koran pada hari itu. Pada tahun 1999, Once menjadi vokalis DEWA 19 menggantikan Ari Lasso. Pada saat itu, nama DEWA 19 sudah sangat terkenal, sehingga menjadi beban tersendiri bagi Once. Apalagi karakter vokal Once sangat berbeda dengan pendahulunya. Pertaruhannya adalah pada album “Bintang Lima”. Tak disangka, album tersebut ternyata menjadi album DEWA 19 yang cukup sukses di pasaran dengan penjualan sebanyak 1,7 juta kopi. Andri Rizki PutraAndri Rizki Putra atau Kak Rizki adalah pendiri sekaligus Ketua Pembina Yayasan Pemimpin Anak Bangsa YPAB. Seorang pengacara dan sekaligus aktivis pendidikan, yang telah menulis sebuah buku Anak Jujur Tidak Sekolah’ dan menjadi salah satu buku best seller di tahun 2015. Dia berhasil masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapat predikat Juara 3 Mahasiswa Berprestasi Tingkat FHUI. Beberapa penghargaan yang pernah dia raih, di antaranya adalah Kick Andy Young Heroes Award 2015, Breakthrough People di bidang Pendidikan 2015, Remaja Berprestasi dan Menginspirasi Mewakili Masyarakat Umum oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 2014. Andhika Putra SudarmanAndhika Putra Sudarman adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini merupakan pendiri dari aplikasi Sejuta Cita. Semasa berkuliah di Fakultas Hukum UI, Andhika menorehkan banyak prestasi. Puncaknya, ia dinobatkan sebagai Mahasiswa Beprestasi Nasional pada tahun 2014. Semasa kuliah, Andhika juga sempat mengikuti program exchange student ke Tohoku University selama setahun. Setelah lulus kuliah, Andhika mengasah kemampuannya sebagai seorang yuris dengan menjadi Associate di Allen & Overy Law Firm. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Harvard University dengan mengambil peminatan Constitutional Law. Sebagaimana di UI, Andhika juga menorehkan prestasi selama berkuliah di Harvard University. Ia masuk kategori “Harvard Law School’s Class Marshal” dan lulus dengan penghargaan “Harvard Law School’s Dean’s Award”. Atas penghargaannya tersebut, ia diberikan kesempatan untuk memberikan pidato di hari kelulusan, mewakili “Class of 2020”. Atas raihannya tersebut, ia menjadi pemuda Indonesia pertama yang memberikan sambutan untuk para wisudawan di Harvard University. Yusril Ihza MahendraYusril Ihza Mahendra adalah pendiri firma hukum Ihza & Ihza Law Firm. Ia merupakan alumni Hukum Universitas dan menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Ia saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang. Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu. Atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Presiden RI menganugerahi Yusril dengan tanda jasa Bintang Bhayangkara Utama 2004 dan Bintang Mahaputra Adhipradana 2015. Yusril Ihza Mahendra lahir pada tanggal 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Memperoleh gelar Sarjana di Universitas Indonesia Jurusan Filsafat pada tahun 1983, kemudian melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan bidang Hukum dan Kajian Islam pada tahun 1983. Ia melanjutkan pendidikannya di Program Pasca Sarjana Humaniora dan Ilmu Sosial di Universitas Punjab Pakistan. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Sains Malaysia, lulus dengan gelar Master of Science dan gelar Doctor of Philosophy dalam ilmu politik di Institute of Doctoral Education pada tahun 1993. The University of Indonesia mengangkatnya sebagai Guru Besar yang menyandang status guru besar hukum. Pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Anggota DPR / MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Kehakiman sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia dilantik sebagai Ketua Tim Hukum dan pengacara pasangan calon presiden Pak Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Pak Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 dan memenangkan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019. Berdasarkan karir dan ilmu yang dimilikinya di bidang hukum, beliau juga merupakan ahli hukum di bidang hukum ketatanegaraan. Yusril Ihza Mahendra adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia PERADI dan Managing Director pemilik dan pendiri Kantor Advokat Firma Hukum Ihza & Ihza. Hasan WirajudaHasan Wirajuda adalah menteri luar negeri Indonesia dari 2001 hingga 2009. Dia juga anggota dewan penasihat presiden republik Indonesia dari 2009 hingga 2014. Dia baru-baru ini ikut mendirikan Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Indonesia dan merupakan pemimpin redaksi Strategic Review – The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs, Kebijakan dan Urusan Dunia. Seorang pengacara dengan pelatihan dan diplomat berdasarkan profesinya. Dr. Wirajuda memegang beberapa posisi penting termasuk direktur jenderal urusan politik Kementerian Luar Negeri 2000-2001, duta besar dan perwakilan tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan internasional lainnya. Organisasi di Jenewa 1998-2000, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Mesir 1997-1998, dan direktur organisasi internasional Kementerian Luar Negeri 1993-1997. Dr. Wirajuda memperoleh gelar Doctor of Juridical Science dalam hukum internasional dari University of Virginia School of Law 1988, master hukum dari Harvard University School of Law 1985, dan master seni dalam hukum dan diplomasi MALD dari Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher 1984. Pada tahun 1971, ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menghabiskan satu tahun di Universitas Oxford, Program Dinas Luar Negeri pada tahun 1976. Atas jasanya yang berjasa kepada negaranya, Presiden Indonesia menganugerahi Dr. Wirajuda dengan gelar negara Indonesia tertinggi. Medali Bintang Mahaputra Adipradana tahun 2011. Sebelumnya pada tahun 2008 Dr. Wirajuda juga menerima penghargaan bergengsi Order of Sikatuna Award dari pemerintah Filipina atas karyanya tentang perdamaian di Filipina selatan. Dr. Wirajuda, bersama mantan Menteri Luar Negeri Ben Bot, dianugerahi penerima Linggajati Award 2013 dari IndonesiaNetherlands Society INS atas kontribusi dan jasanya dalam memajukan hubungan bilateral kedua masyarakat. Sofyan DjalilSofyan Djalil merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 1984. Saat itu, dia mengambil studi Hukum Bisnis. Lima tahun berselang, Sofyan berhasil mendapatkan gelar Master of Arts dari Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat pada bidang Public Policy pada tahun 1989. Pria Aceh kelahiran 23 September 1953, ini memiliki pengalaman yang panjang dalam bidang pemerintahan. Kariernya sebagai menteri dimulai pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada masa jabatan 21 Oktober 2004 sampai 9 Mei 2007. Selanjutnya, masih pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sofyan kembali dilantik menjadi Menteri Negara BUMN Indonesia ke-4 untuk masa jabatan 9 Mei 2007 sampai 22 Oktober 2009. Pada masa pemerintahan Jokowi – JK, Sofyan didaulat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Namun, ia hanya menjabat selama satu tahun dari 26 Oktober 2014 sampai 12 Agustus 2015 sebab selanjutnya ia digantikan oleh Darmin Nasution pada perombakan Kabinet Kerja. Sejak 12 Agustus 2015, Sofyan mulai menduduki posisi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Andrinof Chaniago. Pada 27 Juli 2016, Sofyan Djalil resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sofyan Djalil dilantik bersama 12 Menteri baru pada Rusheffle Kabinet Jilid II. Terakhir, pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. Rahmat BagjaRahmat Bagja, merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2002. Ia Aktif dalam Gerakan Mahasiswa untuk era Reformasi. Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2001-2002, Ketua Umum Komisariat HMI FHUI 2000-2001, juga menjadi Wakil Koordinator Lembaga Pengelolaan Kader HMI Cabang Depok dan secara bersamaan juga menjadi Wakil Sekretaris Umum PTKP HMI Cabang Depok 2001-2003. Memiliki kesempatan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum seluruh Indonesia ISMAHI, sebuah organisasi berbentuk Konfederasi yang mewadahi seluruh Senat Mahasiswa/Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia dari tahun 2002 sampai 2004. Memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan semua Ketua SM FH dan BEM FH di Indonesia dan menyebarkan tema Reformasi Hukum dan Konstitusi. Pada pertengahan tahun 2003, menjadi Peneliti Junior pada Pusat Konstitusi Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan diawasi oleh Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie dengan keterlibatan pada proyek penelitian dari MPR RI untuk melakukan analisis terhadap produk hukum MPR. Kuliah pada tahun 2008-2009, di Fakultas Hukum, Utrecht University, Belanda dan menjadi Ketua Umum PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia Utrecht. Pada tahun 2010-2014. kuliah kembali pada Program Doktor Ilmu Hukum. Sebelum di Bawaslu, menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia dan Tenaga Ahli MKD DPR RI. Hikmahanto JuwanaHikmahanto Juwana menjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1988. Hikmahanto memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master of International Law dari Faculty of Law, Keio University, dan Doctor of Philosophy dari Faculty of Law dari University of Nottingham. Jabatan Guru Besar dianugerahkan pada tahun 2001 dengan Pidato Pengukuhan Guru Besar yang berjudul Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju. Prof. Hikmahanto diangkat Jabatan Guru Besar di usia 36 tahun, beliau merupakan Professor termuda dalam sejarah Universitas Indonesia pada waktu tersebut. Pada tahun 2004, Prof. Hikmahanto mendapatkan kepercayaan sebagai Dekan termuda di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kiprah Prof. Hikmahanto dalam perjalanan karir akademik telah mendapat pengakuan baik dari lembaga pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Beliau pengajar di sejumlah mata kuliah hukum di beberapa universitas terkemuka lainnya di Indonesia dan menjadi visiting professor di University of Melbourne, National University of Singapore dan Nagoya University, Jepang. Sebagai peneliti independen, beliau telah menerbitkan sejumlah buku, artikel dan makalah penelitian tentang berbagai aspek hukum internasional, hukum bisnis, dan hukum ruang angkasa. Saat ini juga sebagai Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani UNJANI Cimahi sejak 17 April 2020. Selain kiprah di bidang akademik, Prof. Hikmahanto juga memiliki pengalaman yang luas dalam bidang pengabdian masyarakat diantaranya Tenaga Ahli Jaksa Agung RI 14 Januari 2020-2021, Anggota Kelompok Ahli BNPT Bidang Hukum Internasional 1 Agustus 2016-31 Agustus 2017, Anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Amandemen UU Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran – BAPETEN 13 Januari 2016, AnggotaTim Ahli Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal Illegal Fishing – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 14 Desember 2015, Anggota Tim Pakar Khusus Hukum KEMHAN 6 Januari 2015-31 Desember 2015, Tim Pengkaji Permasalahan Hukum BUMN Penguat Hukum Perdata Kementerian Negara BUMN 5 Januari 2015-sekarang, Anggota Satuan Tugas Hukum Kementerian BUMN September 2011-sekarang, Anggota Komisi Pengawas Pajak Kementerian Keuangan Maret 2010-Maret 2013, Tim Ahli Hukum Kementerian Pertahanan Februari 2010-sekarang, Staf Ahli Menteri pada Kantor Menko Perekonomian 1999-2001, Komisi Ahli Kementerian Hukum dan HAM 2004-2005, dan Konsultan BAPPENAS sebagai Penasehat Urusan Pemberdayaan Pengadilan Niaga 2001-2002, dan Staf Ahli Menteri pada Kantor Menko Perekonomian dari 1999 hingga 2001. Beda negara dan sistem pendidikan hukum yang dianut, memunculkan perbedaan gelar yang globalisasi dan banyaknya peluang beasiswa membuat kesempatan studi hukum ke luar negeri semakin terbuka lebar. Tetapi, rupanya gelar asing untuk pendidikan tinggi lanjutan di bidang hukum tidak seragam. Apa sajakah gelar-gelar tersebut dan apa artinya? Simak hasil penelusuran hukumonline Di banyak negara yang menggunakan sistem common law, seperti Eropa dan Jepang, kebanyakan universitas memberikan gelar untuk mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan hukum di tingkat sarjana. Akan tetapi, Amerika Serikat dan Kanada, tidak menggunakan gelar meskipun keduanya termasuk common law. sendiri merupakan kependekan dari Legum Baccalaureus, bahasa Latin yang artinya sarjana hukum. Biasanya, pemegang gelar baru bisa berpraktik sebagai advokat jika mereka lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi advokat di masing-masing negaranya. Khusus di benua Eropa, mereka yang telah memiliki izin dan secara berturut-turut selama tiga tahun berpraktik sebagai advokat di satu negara anggota Uni Eropa, boleh berpraktik pula di negara anggota Uni Eropa lainnya. Baca Juga Fessy Alwi, News Anchor Beken Banting Stir’ Jadi Notaris Sementara itu, di beberapa negara lainnya gelar tidak laku untuk modal mengikuti ujian praktik advokat. Di Malta dan Denmark misalnya, yang didapatkan setelah berkuliah tiga tahun, harus dilanjutkan ke jenjang master untuk bisa berpraktik. Tak heran, banyak peraih gelar di negara tersebut yang justru berkecimpung dalam ranah ilmu sosial dan merupakan akronim dari Jurisprudentiae Doctor atau biasa disebut Juris Doctor yang artinya guru ilmu hukum. Umumnya, dibutuhkan waktu selama 3-4 tahun untuk dapat mencapai gelar ini. Uniknya, meskipun disebut doktor tetapi sesungguhnya bukan gelar setingkat doktorat sehingga mereka yang mendapatkan gelar belum bisa menggunakan gelar Dr. Sebagaimana dikutip dari website Harvard Law School, untuk bisa mengambil program seseorang disyaratkan untuk memiliki gelar sarjana terlebih dulu. Sebab, merupakan pendidikan profesi bagi mereka yang ingin berpraktik sebagai advokat. Karenanya, dalam proses mendapatkan gelar ini tidak diperlukan karya tulis seperti tesis. Gelar JD pertama kali digunakan oleh University of Chicago Law School. Namun, sejak Yale University mengubah gelar akademik bagi sarjana hukumnya dari menjadi pada 1971, pun menjadi gelar standar yang digunakan universitas di negeri Paman Sam. Meski umumnya gelar ini digunakan di Amerika Serikat, kini banyak pula negara lain yang mengadopsinya, misal Kanada, Australia, Hong Kong, Filipina, dan Inilah gelar paling umum yang digunakan universitas-universitas di dunia untuk jenjang master. Biasanya, dicapai setelah menempuh 1-2 tahun masa studi. merupakan singkatan dari Legum Magister, bahasa Latin yang artinya magister hukum. Baca Juga 10 Akademisi Terbaik di Ajang Pelatihan Hukum Pidana Merujuk University of California Berkeley, ada beberapa jenis Pertama, ada yang berbasis penelitian sehingga dalam kurikulumnya tidak ada proses belajar-mengajar di kelas. Ada pula yang berbasis kuliah di kelas yang biasanya tidak memerlukan karya tulis untuk lulus. Namun, ada pula yang mengkombinasikannya, melalui proses belajar di kelas dan di akhir masa kuliah membuat penelitian mr. dan mrs. Gelar mr. umumnya diberikan oleh universitas-universitas di Belanda dan Belgia untuk jenjang master. mr. sendiri merupakan singkatan darimeester in de rechten, bahasa Belanda yang artinya master di bidang hukum. Umumnya gelar ini disematkan bagi mereka laki-laki. Sementara bagi perempuan, biasa pula digunakan singkatan mrs. yang berasal dari kepanjangan dan arti yang sama. Penulisan gelar mr. maupun mrs. Selalu ditulis dengan huruf kecil. Jangan terkecoh, mr. maupun ms. berbeda dengan kata sapaan dalam bahasa Inggris mister dan missus. Namun, kini di Belanda dan Belgia pun sudah banyak universitas yang menggunakan gelar merupakan singkatan dari Juridicae Scientiae Doctor, bahasa Latin yang artinya doktor ilmu hukum. Ini adalah gelar paling tinggi dalam jenjang pendidikan hukum. Gelar ini setara dengan yang umum diberikan bagi orang yang menyelesaikan disertasi di berbagai disiplin ilmu. Di banyak negara, doktor bidang hukum pun mendapat gelar banyak digunakan di Amerika Serikat. Untuk dapat mengikuti program yang menawarkan gelar ini, seseorang bisa menggunakan gelar ataupun sebagai modal. Hanya saja, merujuk website Stanford Law School, sebelum pendidikan perlu ada pendidikan pra-doktoral yang harus diikuti. Pendidikan tersebut selain sebagai persiapan sekaligus juga seleksi apakah seseorang bisa mengikuti program atau tidak. Temukan Gelar Sarjana Hukum AndaApa yang ingin Anda pelajari?Di mana Anda ingin pelajari?Lokasi StudiTelusuri Lokasi StudiKami memiliki lebih dari seribu universitas dari seluruh dunia dalam basis data LLB LLB, atau Bachelor of Laws, adalah gelar hukum profesional yang diberikan setelah menyelesaikan pendidikan sarjana. Di sebagian besar negara, memegang LLB dengan akreditasi tambahan, memungkinkan praktik hukum. Program LLB memberi siswa pemahaman yang kuat tentang hukum, serta keterampilan berpikir kritis, analitis, dan strategis yang diperlukan untuk bidang hukum. Beberapa contoh program LLB ada di bidang hukum seperti hukum bisnis, hukum Eropa, hukum internasional, dan hukum pidana. Beberapa universitas juga mengizinkan siswa untuk mengembangkan program LLB khusus mereka sendiri yang khusus untuk minat profesional mereka. Program LLB biasanya dapat diselesaikan dalam 3 atau 4 tahun. Variasi program LLB yang berbeda dapat membuat Anda kewalahan - jangan biarkan hal itu menghentikan Anda! Mulailah pencarian Anda dengan melihat program LLB dan Sarjana Hukum paling populer yang tercantum di bawah Paling PopulerProgram yang baru ditambahkan

gelar sarjana hukum internasional